Anak-Anak yang Menyaksikan Kekerasan

Malam yang Retak di Negeri yang Diam

Dua peristiwa berbeda, dua kota berbeda, tapi pola yang sama: kekerasan terhadap jurnalis dan diamnya negara.

Aceh bukan baru kali ini menyaksikan teror terhadap pers. Dalam dua tahun terakhir, sedikitnya enam kasus kekerasan fisik dan digital terhadap wartawan terjadi di wilayah ini.

Pelaku sering kali memiliki posisi kekuasaan; baik di pemerintahan desa, maupun institusi keamanan.

Dan setiap kali peristiwa terjadi, reaksi negara seragam; akan menyelidiki.

Namun penyelidikan itu sering berakhir tanpa pelaku yang ditahan, tanpa keadilan yang nyata.

Di Aceh Tengah, laporan sudah masuk ke kepolisian, tapi pelaku masih bebas. Di Subulussalam, investigasi belum juga dimulai.

Prof. Sutan: “Negara Telah Gagal Lindungi Rakyat”

Ketika dua peristiwa itu menjadi sorotan publik, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum pidana internasional sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka, menyampaikan kecaman keras.

Baginya, ini bukan sekadar serangan terhadap dua individu. Ini bentuk pembiaran terhadap demokrasi.

“Tindakan kekerasan terhadap wartawan ini tidak bisa dianggap biasa. Ini pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, kebebasan pers, dan prinsip dasar demokrasi,”

[Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH].

Suara di seberang teleponnya terdengar tenang tapi getir.

“Kalau Presiden tidak segera bersikap, itu artinya pembiaran sistematis. Wartawan punya peran vital menjaga nalar publik. Menyerang mereka, sama saja menyerang hak rakyat untuk tahu,” ujarnya.

Dalam pandangannya, pembiaran semacam ini bukan hanya kegagalan hukum, tapi pengkhianatan terhadap konstitusi.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya