Kesimpulan
Perang jabatan di Aceh adalah persoalan serius yang membutuhkan solusi konkret. Jika tidak segera diatasi, konflik kepentingan dalam birokrasi akan terus berulang dan menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah daerah, DPR, maupun masyarakat sipil, harus berperan aktif dalam mendorong pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.
Penulis : Ismail (Akademisi) Aceh
