BANDA ACEH | MA — Banjir yang kembali merendam Aceh bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah cermin buram kegagalan negara menjaga akal sehat, etika, dan tanggung jawabnya. Air datang berulang, korban terus berjatuhan, tetapi negara tetap bertahan pada satu sikap: lamban, defensif, dan abai.
Berbulan setelah banjir, sebagian wilayah terdampak masih hidup dalam kondisi darurat. Jalan rusak, jembatan terputus, logistik terbatas. Negara hadir sebatas seremoni, kunjungan singkat pejabat, rapat koordinasi, dan siaran pers bernada optimistis. Di lapangan, warga bertahan dengan dapur umum swadaya dan bantuan komunitas. Jurang antara laporan resmi dan realitas semakin lebar.
Masalahnya bukan semata teknis penanganan. Negara gagal membaca akar bencana. Risiko banjir di Aceh bukan rahasia. Data kerusakan hutan, alih fungsi lahan, tambang, dan pembalakan liar tersedia bertahun-tahun. Namun peringatan diabaikan. Ketika bencana datang, negara bertindak seolah-olah ini musibah tak terduga. Ini bukan kelalaian administratif, melainkan kegagalan kebijakan.
Samsul Bahri, M.Si., pemerhati kebijakan publik, menyebut situasi ini sebagai kekerasan struktural. Negara tahu sebabnya, tetapi memilih membiarkannya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
