“Potensi usaha masyarakat di sekitar hutan sebenarnya cukup beragam, tetapi pengembangannya membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Yang penting bukan hanya bagaimana produk dihasilkan, tetapi bagaimana kelompok dapat masuk ke pasar, membangun kemitraan, dan memiliki perencanaan usaha yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang,” katanya.
Rangkaian Kick-Off Program BFM juga ditandai dengan penyerahan alat ekonomi produktif kepada 19 KUPS penerima manfaat.
Selain itu, dilakukan penandatanganan prasasti dan peletakan batu pertama pembangunan dryhouse dan gudang kopi di KUPS Agroforestri Kopi Karang Putih, Bener Meriah.
Penandatanganan komitmen pendampingan juga dilakukan Pemerintah Kota Sabang kepada KUPS Ekowisata Serbok Jaboi.
Pembangunan fasilitas tersebut menjadi salah satu bagian dari dukungan hibah Program BFM untuk pengembangan usaha kopi di tingkat tapak. Kegiatan turut dilengkapi dengan penanaman bibit di lokasi pengembangan arboretum varietas kopi Gayo.
Ketua KUPS Agroforestri Karang Putih, Jeni, mengatakan kelompok tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga pendampingan dalam menentukan usaha, menghitung kebutuhan, hingga membuka akses pasar.
“Kami tidak hanya membutuhkan modal. Kami juga perlu tahu usaha mana yang paling mungkin dikembangkan, bagaimana menghitung kebutuhannya, dan ke mana produk kami akan dijual. Kalau hal-hal itu jelas, pembiayaan akan lebih mudah dipertanggungjawabkan dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh kelompok,” ujarnya.
Leg
Sumatra Regional Senior Manager WRI Indonesia, Rakhmat Hidayat, mengatakan legalitas pengelolaan hutan merupakan langkah awal bagi KUPS. Tantangan berikutnya adalah memastikan potensi kawasan dapat dikembangkan menjadi usaha yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap sejalan dengan pelestarian hutan.
