“Ketika kelompok memiliki usaha yang jelas, pengelolaan yang baik, serta akses terhadap pasar dan pembiayaan, manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan dapat semakin berkembang dan mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Penghimpunan Dana dan Pengembangan Layanan BPDLH, Mulkan, mengatakan pengelolaan dana lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran pembiayaan, tetapi juga bagaimana pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
“Melalui Blended Finance Model, kami berupaya mengembangkan mekanisme yang dapat mempertemukan sumber-sumber pendanaan dengan kebutuhan pengembangan usaha berbasis Perhutanan Sosial. Aceh menjadi salah satu wilayah implementasi penting untuk melihat bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan di tingkat tapak,” katanya.
Dalam program ini, WRI Indonesia akan mendampingi 19 KUPS di Aceh melalui empat klaster usaha, yakni agroforestri kopi, madu trigona, MPTS, dan ekowisata.
Pendampingan akan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing kelompok.
Pada tingkat tapak, program melibatkan Balai Perhutanan Sosial Medan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga keuangan, hingga pelaku usaha atau offtaker.
