Pendekatan blended finance yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penyediaan pembiayaan. Kesiapan KUPS dalam mengelola usaha juga menjadi bagian penting agar pembiayaan dapat dimanfaatkan secara tepat, mendukung keberlanjutan usaha, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Head of PMEL, Managing for Result, and GEDSI WRI Indonesia, Ary Lesmana, mengatakan pembiayaan bukan menjadi titik awal sekaligus akhir dari program.
“KUPS perlu tahu usaha apa yang ingin mereka kembangkan, pasarnya seperti apa, berapa kebutuhan investasinya, dan bagaimana pembiayaan itu nantinya dikelola. Jadi, yang kami dorong bukan hanya akses terhadap pembiayaan, tetapi juga kemampuan kelompok untuk membuat keputusan usaha yang lebih terukur,” ujarnya.
Pendampingan terhadap KUPS akan berlangsung hingga 2027, dengan fokus memperkuat kewirausahaan perhutanan sosial yang menjadi salah satu arah kebijakan Kementerian Kehutanan.
Pengembangan usaha KUPS juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Setiap wilayah memiliki potensi komoditas, kondisi sosial, dan tantangan pengembangan usaha yang berbeda.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Dr. Ir. A. Hanan, S.P., M.M., mengatakan keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk menghubungkan potensi di tingkat tapak dengan kebijakan pendukung lintas sektor.
