Proses pembangunan huntap sendiri membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari kesiapan lahan, administrasi, hingga dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Karena itu, perpanjangan masa tanggap darurat dinilai menjadi langkah strategis agar seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih maksimal serta memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya.
Koordinasi Pusat dan Daerah Diperkuat
KEHADIRAN perwakilan BNPB pusat dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabanjir di Aceh Tamiang masih menjadi perhatian pemerintah pusat.
Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, legislatif, dan BNPB dinilai penting agar proses pemulihan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa seluruh tahapan penyaluran bantuan akan terus dikawal agar berjalan transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, masyarakat terdampak berharap keputusan perpanjangan status tanggap darurat benar-benar diikuti percepatan realisasi bantuan dan pembangunan fasilitas umum yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak warga.
Asa Ribuan Warga
PERPANJANGAN status tanggap darurat selama 90 hari bukan sekadar keputusan administratif. Di baliknya, tersimpan harapan ribuan warga terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang yang masih menanti kepastian bantuan, perbaikan infrastruktur, dan tempat tinggal yang layak.
