Putusan MK dan Masa Depan Perlindungan Pers

Rabu, 21 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam konteks ini, putusan MK sebetulnya menantang dunia pers sendiri: sejauh mana profesionalisme benar-benar dijaga? Perlindungan konstitusional akan kehilangan legitimasi moralnya jika kualitas jurnalisme dibiarkan menurun.

Masalahnya, rumah kaca tidak runtuh karena desainnya, melainkan karena penghuninya abai. Putusan MK, sekuat apa pun argumennya, tidak akan berarti jika aparat penegak hukum tetap menggunakan pasal pidana umum sebagai jalan pintas. Tantangan terbesar bukan lagi pada norma, melainkan pada kebiasaan.

BACA JUGA...  Anang Iskandar: Ganja Direklasifikasi Yes, Dilegalkan No

Di sinilah diperlukan perubahan cara pandang. Aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara kritik dan kejahatan, antara kesalahan jurnalistik dan tindak pidana. Tanpa pemahaman ini, putusan MK berisiko menjadi dokumen normatif yang indah, tetapi asing dalam praktik.

Lebih jauh, konsistensi implementasi justru akan memberi efek positif ganda. Di satu sisi, wartawan terlindungi dari kriminalisasi. Di sisi lain, pers terdorong untuk lebih disiplin, karena mekanisme etik benar-benar dijadikan pintu pertama penyelesaian sengketa.

BACA JUGA...  Quo Vadis Implementasi Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah: Potensi dan Pembelajaran dari EITC di Amerika Serikat

Pada akhirnya, diskusi tentang perlindungan wartawan bukan soal profesi semata. Ia adalah soal hak publik untuk mengetahui. Setiap berita yang lahir dari kerja jurnalistik adalah jendela bagi masyarakat untuk melihat kekuasaan, kebijakan, dan realitas sosial apa adanya.

Berita Terkait

Dasco dan Kursi RI-2: Modal Politik, Jejak Kekuasaan, dan Ujian Konstitusi
Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan
Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan
Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku
Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal
Dari Ruang Curhat
Problem Aceh Selatan, WPR Versus  Tambang Ilegal 
Hari Damai, Bendera, Dan Pertarungan Politik Aceh
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:37 WIB

Dasco dan Kursi RI-2: Modal Politik, Jejak Kekuasaan, dan Ujian Konstitusi

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIB

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan

Senin, 9 November 2026 - 16:41 WIB

Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan

Selasa, 29 September 2026 - 17:56 WIB

Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku

Selasa, 29 September 2026 - 17:40 WIB

Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal

Berita Terbaru

Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkifli Gani Ottoh memberikan sambutan yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan integritas sebagai jurnalis.(Foto/mediaaceh.co.id)

PERISTIWA

Mandat Dadakan Konferprov PWI Aceh Jadi Sorotan

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:49 WIB

Terduga pelecehan anak saat diamankan di Mapolres Aceh Barat.

HUKOM

Polisi Amankan Pria Terduga Pelaku Pelecehan Anak

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:59 WIB

HUKOM

Polda Kaltim Dalami Dugaan Perekrutan Warga ke Rusia

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:54 WIB

Muhammad Zairin, S.H.

RAGAM BERITA

Zairin: Penjaga Marwah dan Benteng Integritas Wartawan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:47 WIB