Publik berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai perkembangan tersebut. Sebab, jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah konstitusional yang memiliki konsekuensi besar bagi keberlangsungan pemerintahan.
Prabowo Harus Berani Mengevaluasi Pemerintahan
Kepemimpinan seorang presiden tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diumumkan, besarnya anggaran yang dialokasikan, atau kuatnya pernyataan politik di hadapan publik.
Kepemimpinan juga tercermin dari kemampuan memastikan kebijakan berjalan efektif, menyelesaikan persoalan, menegakkan hukum, dan menjaga agar seluruh jajaran pemerintahan bekerja sesuai konstitusi.
MBG membutuhkan evaluasi menyeluruh. Koperasi Merah Putih memerlukan pembuktian melalui kegiatan ekonomi yang nyata. Kasus dugaan penyadapan harus diusut hingga tuntas tanpa pandang bulu. Sementara dinamika yang menyangkut niat pengunduran diri Wakil Presiden harus disikapi melalui mekanisme konstitusional.
Prabowo perlu memastikan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik. Pemerintahan tidak boleh larut dalam persoalan internal ketika masyarakat masih menunggu hasil nyata dari berbagai janji pembangunan.
