## Dugaan Penyadapan, Ujian Integritas Institusi Negara
Di tengah persoalan program prioritas, pemerintahan Prabowo juga dihadapkan pada perkara hukum yang menyentuh aspek keamanan dan integritas institusi negara.
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Ketiga tersangka tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Berdasarkan keterangan Kabareskrim, dugaan penyadapan tersebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara dan tokoh lainnya.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola kewenangan, pengawasan internal, dan kepatuhan aparat terhadap hukum.
Jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti melalui proses peradilan, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran prosedur teknis. Ini menyangkut keamanan kepala negara, integritas institusi kepolisian, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.
Bagaimana mungkin dugaan penyadapan terhadap seorang presiden dapat terjadi di tengah sistem pengamanan dan pengawasan negara?
Presiden tentu membutuhkan aparatur yang bekerja berdasarkan konstitusi, hukum, dan kepentingan bangsa. Loyalitas kepada negara dan presiden harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang sah, bukan penyalahgunaan kewenangan.
