Nokhtah Hitam Kebijakan Nova

  • Bagikan

example banner

 58 total views,  2 views today

Sorotan tajam itu menghujam Gubernur Pemerintah Aceh, Nova Iriansyah; dalam catatan penulis, setahun terakhir ini terus menjadi sorotan publik Aceh, sebab berbagai kebijakan dan program Aceh Hebat belum mampu direalisasikan sesuai dengan RPJM.

Catatan | Usman Lamreung

PROVINSI ACEH tepat berada diujung barat pulau Andalas. Sontak beberapa waktu lalu menerima status penghargaan Provinsi Termisikin. Padahal Aceh cukup kaya dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.

Usman Lamreung; Pemerhati Pemerintahan, Aktifis Sosial dan Civitas Akademisi.

Sorotan tajam itu menghujam Gubernur Pemerintah Aceh, Nova Iriansyah; dalam catatan penulis, setahun terakhir ini terus menjadi sorotan publik Aceh, sebab berbagai kebijakan dan program Aceh Hebat belum mampu direalisasikan sesuai dengan RPJM.

Program-program pro rakyat menjadi kendala malah ada yang gagal dilaksanakan, seperti program bantuan penguatan pendidikan dayah, program rumah duafa, program UMKM, bantuan dana recofusing tidak tepat sasaran, investasi parawisata, Leumoe Pijut (sapi kurus), Kawasan Industri Aceh (KIA), hengkangnya Investor, dan sekarang masalah bantuan handuk.

Berbagai masalah tersebut sepertinya kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah lemah dan tidak mampu mengelola birokrasi dengan baik, sehingga berbagai masalah datang.

Berbagai masalah diatas juga tidak terlepas pada peranan birokrasi, dimana dalam penepatan posisi jabatan lebih banyak muatan politik daripada profesional sesuai dengan bidang masing-masing.

Nah, pertanyaan adalah bagaimana program reformasi birokrasi yang didegungkan Sekda Aceh, apakah hanya terkesan slogan saja, tanpa mampu menyelesaikan dan menjawab berbagai masalah selama ini terjadi.

Kasus-kasus diatas membuktikan perencanaan dan realisasi program sepertinya lebih pada menghabiskan anggaran.

Sebagai contoh misalnya Kapal Aceh Hebat, baru saja di beli dan sudah berlayar namun sudah mulai rusak, sudah wajar publik curiga dalam pengadaan kapal tersebut.

Begitu juga dengan program leumoe pijut (Lembu Kurus) ada masalah dalam proses tender dan pelaksanaannya, sehingga menuai kasus ditindak aparat penegak hukum pidana korupsi dan sekarang masalah pengadaan handuk bagi korban konflik.

Kok bisa lolos program handuk tersebut, kok tak selektif sekda, yang katanya beliau sangat selektif dan ketat perumusan anggaran dengan Tim TAPA, sepertinya Pemerintah Aceh gagal reformasi birokrasi

Begitu juga dengan masalah investasi, sepertinya pemerintahan dibawah Nova Iriansyah, belum punya road mad yang jelas, buktinya adalah masalah investasi Uni Emirat Arab (UEA) sektor destinasi wisata Pulau Banyak, terkesan ada tolak tarik kepentingan di internal pemerintah Aceh, dan tidak konsisten dalam penentuan daerah investasi yang sering berubah-ubah.

Terkesan politis dan sepertinya tim staf sus Gubernur bidang investasi terlalu bernafsu. Seharusnya Gubernur Nova Iriansyah beserta timnya konsisten membangun investasi wisata, kalau sudah ditentukan di Pulau Banyak ya konsisten dijalankan.

Begitu juga dengan Kawasan Indutri Aceh (KIA) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sampai saat ini belum ada terobosan dan upaya mempercepat menghidupkan kawasan sentral industri di Aceh, terkesan lambat, penyebabnya salah satunya adalah disektor pelayanan, sehingga malah ironisnya ada investor yang sudah berkomitmen investasi, harus angkat koper, akibat lambatnya birokrasi dalam memenuhi kebutuhan para investor.

Pemerintah Aceh dibawah Gubernur Nova Iriansyah dengan anggaran yang besar belum mampu membawa Aceh menjadi Hebat sesuai visi yang ingin dicapai, dan kegagalan dalam berbagai kebijakan dan program bukan diakibatkan pandemi, namun lemah pada kepemimpinan Gubernur, karena gagalnya dalam melakukan reformasi birokrasi salah satunya. (*)

USMAN LAMREUNG
Aktifis Sosial, Pemerhati Pemerintahan dan Civitas Akadimisi Universitas Abulyatama Aceh. Tinggal di Banda Aceh.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *