Anehnya lagi, jika ada pendapat yang menyatakan itu ranahnya Kanwil Kemenkumham Aceh, pendapat ini sudah salah, yang benar wewenangnya Majelis Hakim dan di tetapkan oleh Ketua PN Tipikor Banda Aceh, untuk ketiga tersangka mendapat status tahanan luar.
“Status Tahanan Luar yang diberikan kepada ketiga terdakwa kasus mafia tanah di Aceh Tamiang, adalah atas permohonan majelis hakim kepada PN Tipikor Banda Aceh. Dan atas pertimbangan tersebut. Ketua PN Tipikor Banda Aceh menetapkan permohonan Majelis Hakim kepada ketiga tersangka dengan status tahanan luar dan bukan kewenangan Kanwil Kemenkumham Aceh seperti yang beredar,” jelas Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) Sayed Zainal, M. SH. Pada mediaaceh.co.id melalui aplikasi WhatsApp. Minggu, 14 Januari 2024.
Dijelaskan lagi bahwa; adanya salinan Nomor Surat Penetapan Status Tahanan Luar kepada terdakwa Haji Mursil nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Banda Aceh dan Tengku Rusli 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Banda Aceh. “Jadi jelas, bahwa kewenangan tersebut ada pada Majelis Hakim dan Ketua PN Tipikor Banda Aceh,” beber Sayed.
Kata Sayed; Penetapan Pengalihan Tahanan kota untuk terdakwa Mursil, Tengku Yusni dan Tengku Rusli yang awal pada tanggal 13 November sampai tanggal 16 November 2023.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
