Haris Pertama: Natuna Milik Indonesia, KNPI Serukan Pemuda Jaga Kedaulatan Negara

Minggu, 5 Januari 2020

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (MA)- Memanasnya hubungan Indonesia dengan China terkait Natuna, membuat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengajak kepada seluruh element bangsa untuk bersama-sama menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami mengajak seluruh element bangsa khususnya para pemuda untuk menjaga bersama-sama kedaulatan bangsa kita. Jangan dilecehkan seperti ini terkait dengan Natuna,” kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dalam siaran persnya kepada media ini, Minggu 5 Januari 2020. 

Menurut Haris, Natuna adalah milik Indonesia. Sehingga, China tidak berhak mengklaim sebagai wilayahnya. Jika China ngotot, maka KNPI akan segara mengambil sikap.

BACA JUGA...  Warga Nagrak minta PT KJA tak Rebut Tanah Masyarakat

“Jika China tetap keras maka kami akan menduduki Kedubes China untuk protes. Kami tidak mau kedaulatan bangsa Indonesia diinjak-injak oleh mereka. Kami akan tunjukan bahwa Indonesia adalah Macan Asia,” paparnya.

Selain itu, KNPI mendukung penuh kekuatan TNI sebagai garda terdepan bangsa jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun, kekuatan TNI saat ini patut diperhitungkan.

BACA JUGA...  Dari Titik Nol Kilometer Indonesia, SPS Serukan: Pers Sehat, Bangsa Berdaulat!

“Dengan keterbatasan alutsistanya, kami tetap mendukung TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa. Kami siap bersinergi jika dibutuhkan,” tegas mantan aktivis HMI ini

Dia juga menjelaskan, bahwa persoalan Natuna ini sudah clear karena sudah diakui oleh UNCLOS 1982. Dan KNPI mendukung penuh pemerintah yang tidak mau menyetujui Sembilan Garis / Nine-Dash Line (klaim atas sembilan titik imaginer) China di negosiasi Natuna, Kepulauan Riau.

Haris menyebutkan, klaim Cina atas batas wilayah merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum dan itu murni tindakan arogan dan sewenang-wenang.

BACA JUGA...  AMKI dan Pertaruhan Masa Depan Media Konvergensi Indonesia

“Saya setuju pemerintah tidak pernah mengakui 9 (sembilan) garis putus-putus klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum berkaitan dengan hukum internasional, berdasarkan UNCLOS 1982,” tegasnya.

“Oleh karena itu, ia kembali menegaskan, bahwa wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu UNCLOS 1982,” tutup Ketua Umum DPP KNPI ini. (R)

Berita Terkait

Ngobras Bersama Kadiv Humas Polri, Isir: Percayalah, Masih Banyak Polisi Baik
Berkas Perkara PT GRS Dilimpahkan ke PN Serang
PWI Siap Gelar HPN 2027, Buka Ruang bagi Seluruh Konstituen Dewan Pers
Ketua PWNU Jawa Barat Dukung Komjen Pol Karyoto Jadi Kapolri
Ayah Wa: Pers Harus Tetap Dekat dengan Rakyat demi Demokrasi yang Kuat
Terima Pemred Award 2026, Nasir Djamil: Pers Harus Kembali Menjadi Suara Rakyat
Empat Pengurus Forum Pimred Provinsi Resmi Dilantik di Malam Anugerah Pena Emas 2026
Pimred Award 2026 Digelar Sabtu Malam, Sejumlah Tokoh Aceh Jadi Penerima

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 14:44 WIB

Ngobras Bersama Kadiv Humas Polri, Isir: Percayalah, Masih Banyak Polisi Baik

Sabtu, 5 September 2026 - 13:44 WIB

Berkas Perkara PT GRS Dilimpahkan ke PN Serang

Jumat, 4 September 2026 - 16:51 WIB

PWI Siap Gelar HPN 2027, Buka Ruang bagi Seluruh Konstituen Dewan Pers

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:19 WIB

Ketua PWNU Jawa Barat Dukung Komjen Pol Karyoto Jadi Kapolri

Minggu, 19 Juli 2026 - 01:05 WIB

Ayah Wa: Pers Harus Tetap Dekat dengan Rakyat demi Demokrasi yang Kuat

Berita Terbaru

HUKOM

KPK Usut Korupsi BPN

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:50 WIB

Tim Gabungan mengevakuasi jenazah korban ke dalam mobil untuk diserahkan kepada pihak keluarga korban.(Foto/mediaaceh.co.id/(istimewa).

PERISTIWA

Nelayan Meukek Ditemukan Meninggal

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:41 WIB

Pertemuan dan Silahturahmi Direksi PT BAS dengan Kapolda Aceh.

RAGAM BERITA

Direksi Bank Aceh Silaturahmi ke Kapolda

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:29 WIB

Penyerahan SK Ketua DPD Partai Demokrat Aceh oleh Walikota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar.

POLITIK

Sayuti Resmi Nahkodai Demokrat Aceh

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:05 WIB

Para peserta kegiatan, lakukan foto bersama. Sebanyak 19 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Aceh mendapatkan pendampingan pengembangan usaha berbasis hutan dan akses pembiayaan melalui pendekatan blended finance, Kamis (17/9/2026).
Foto: Tribun Gayo

PEMERINTAHAN

WRI Kick-Off BFM 2026–2027 di Bener Meriah

Jumat, 18 Sep 2026 - 08:23 WIB