Haris Pertama: Natuna Milik Indonesia, KNPI Serukan Pemuda Jaga Kedaulatan Negara

Minggu, 5 Januari 2020

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (MA)- Memanasnya hubungan Indonesia dengan China terkait Natuna, membuat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengajak kepada seluruh element bangsa untuk bersama-sama menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami mengajak seluruh element bangsa khususnya para pemuda untuk menjaga bersama-sama kedaulatan bangsa kita. Jangan dilecehkan seperti ini terkait dengan Natuna,” kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dalam siaran persnya kepada media ini, Minggu 5 Januari 2020. 

Menurut Haris, Natuna adalah milik Indonesia. Sehingga, China tidak berhak mengklaim sebagai wilayahnya. Jika China ngotot, maka KNPI akan segara mengambil sikap.

BACA JUGA...  Pangdam Iskandar Muda Irup 17-an

“Jika China tetap keras maka kami akan menduduki Kedubes China untuk protes. Kami tidak mau kedaulatan bangsa Indonesia diinjak-injak oleh mereka. Kami akan tunjukan bahwa Indonesia adalah Macan Asia,” paparnya.

Selain itu, KNPI mendukung penuh kekuatan TNI sebagai garda terdepan bangsa jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun, kekuatan TNI saat ini patut diperhitungkan.

BACA JUGA...  BEM Unsyiah Gelar Aksi Apa Kabar Indonesia 21 Tahun Reformasi

“Dengan keterbatasan alutsistanya, kami tetap mendukung TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa. Kami siap bersinergi jika dibutuhkan,” tegas mantan aktivis HMI ini

Dia juga menjelaskan, bahwa persoalan Natuna ini sudah clear karena sudah diakui oleh UNCLOS 1982. Dan KNPI mendukung penuh pemerintah yang tidak mau menyetujui Sembilan Garis / Nine-Dash Line (klaim atas sembilan titik imaginer) China di negosiasi Natuna, Kepulauan Riau.

Haris menyebutkan, klaim Cina atas batas wilayah merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum dan itu murni tindakan arogan dan sewenang-wenang.

BACA JUGA...  Tagana Aceh Pilih Ketua Baru

“Saya setuju pemerintah tidak pernah mengakui 9 (sembilan) garis putus-putus klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum berkaitan dengan hukum internasional, berdasarkan UNCLOS 1982,” tegasnya.

“Oleh karena itu, ia kembali menegaskan, bahwa wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu UNCLOS 1982,” tutup Ketua Umum DPP KNPI ini. (R)

Berita Terkait

Ketua Umum SPS: AI Harus Jadi Pengungkit Bisnis Pers
Purbaya Mulai Mengimbangi Perhatian Publik terhadap Prabowo
Ngobras Bersama Kadiv Humas Polri, Isir: Percayalah, Masih Banyak Polisi Baik
Berkas Perkara PT GRS Dilimpahkan ke PN Serang
PWI Siap Gelar HPN 2027, Buka Ruang bagi Seluruh Konstituen Dewan Pers
Ketua PWNU Jawa Barat Dukung Komjen Pol Karyoto Jadi Kapolri
Ayah Wa: Pers Harus Tetap Dekat dengan Rakyat demi Demokrasi yang Kuat
Terima Pemred Award 2026, Nasir Djamil: Pers Harus Kembali Menjadi Suara Rakyat

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 11:10 WIB

Ketua Umum SPS: AI Harus Jadi Pengungkit Bisnis Pers

Selasa, 22 September 2026 - 18:30 WIB

Purbaya Mulai Mengimbangi Perhatian Publik terhadap Prabowo

Kamis, 10 September 2026 - 14:44 WIB

Ngobras Bersama Kadiv Humas Polri, Isir: Percayalah, Masih Banyak Polisi Baik

Sabtu, 5 September 2026 - 13:44 WIB

Berkas Perkara PT GRS Dilimpahkan ke PN Serang

Jumat, 4 September 2026 - 16:51 WIB

PWI Siap Gelar HPN 2027, Buka Ruang bagi Seluruh Konstituen Dewan Pers

Berita Terbaru

RAGAM BERITA

Teuku Iskandar Nahkodai ORARI Bener Meriah

Minggu, 1 Nov 2026 - 17:51 WIB