“Bencana tidak boleh menjadi panggung kepentingan. Negara harus memastikan pemulihan berjalan adil, transparan, dan sepenuhnya berpihak pada korban.”
[Ammar Malik Nabil, Koordinator Aliansi Mahasiswa USK]
HUJAN boleh reda, banjir boleh surut, tetapi pertanyaan tentang keberpihakan negara selalu tertinggal paling lama di Aceh. Di banyak kampung, lumpur belum sepenuhnya dibersihkan, harga kebutuhan pokok masih bergejolak, dan bantuan tak selalu tiba merata. Dalam situasi rapuh itu, bencana kerap berubah wajah—bukan lagi sekadar tragedi alam, melainkan arena tarik-menarik kepentingan.
Dari kegelisahan itulah suara mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggema.
Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) secara terbuka menyampaikan sikap kritis terhadap penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatera. Melalui konferensi pers yang digelar Selasa, 30 Desember 2025 lalu, di lingkungan Direktorat USK, mahasiswa menilai agenda kebencanaan rawan dibelokkan dari substansi kemanusiaan menuju kepentingan tertentu.
Pernyataan ini bukan muncul tiba-tiba. Ia merupakan kelanjutan dari rangkaian diskusi terbuka dan surat terbuka yang sebelumnya dirilis oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK. Diskusi tersebut melibatkan lintas fakultas dan memotret langsung dinamika penanganan bencana ekologis yang terus berulang di Aceh.
