Hadir dalam konsolidasi ini perwakilan BEM Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK.
Kehadiran lintas disiplin ini menandai keseriusan mahasiswa melihat bencana bukan semata urusan teknis, melainkan persoalan struktural yang menyentuh kebijakan, etika, dan keadilan sosial.
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menyampaikan bahwa problem utama pascabencana tidak berhenti pada distribusi logistik atau perbaikan infrastruktur.
Yang lebih mengkhawatirkan, kata dia, adalah kecenderungan menggeser narasi kebencanaan ke arah politik praktis.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan pengalihan narasi ke isu-isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Ammar.
Mahasiswa menilai, pengalihan narasi ini berbahaya. Di lapangan, korban bencana membutuhkan kepastian: bantuan yang tepat sasaran, harga kebutuhan pokok yang terkendali, serta pemulihan ekonomi yang nyata. Namun ketika bencana dipolitisasi, perhatian publik dan negara justru terpecah.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
