Aliansi Mahasiswa USK juga menyoroti indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik semacam ini dinilai mencederai rasa keadilan dan memperdalam jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme penanganan bencana.
Dalam sejumlah kasus, bantuan yang seharusnya menjadi hak korban justru berubah menjadi alat legitimasi. Bagi mahasiswa, situasi ini bukan hanya soal pelanggaran etika, tetapi juga ancaman serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas negara.
Selain itu, perhatian pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok di wilayah terdampak dinilai masih lemah. Di tengah kondisi darurat, harga bahan pangan dan makanan olahan justru berpotensi melonjak tanpa pengawasan memadai.
Dampaknya langsung dirasakan kelompok rentan [masyarakat miskin, pekerja informal, dan korban yang kehilangan mata pencaharian].
Mahasiswa melihat, absennya kontrol harga merupakan bentuk lain dari kegagalan negara hadir secara utuh dalam fase pemulihan. Bencana bukan hanya menghancurkan rumah, tetapi juga melumpuhkan ekonomi keluarga.
Dalam konteks tersebut, Aliansi Mahasiswa USK mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah luar biasa. Mereka meminta pembentukan Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Ekologis dan Hidrometeorologi Sumatera yang berada langsung di bawah komando dan pengawasan Presiden.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
