Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: akankah negara menjadikan bencana sebagai momentum memperbaiki tata kelola, atau kembali membiarkannya menjadi panggung kepentingan sesaat? Jawabannya akan menentukan apakah pemulihan benar-benar menyentuh korban; atau sekadar berhenti di atas kertas kebijakan. [].
