Alat berat dikerahkan. Kayu-kayu log disusun rapi, diberi tanda dan nomor, lalu diangkut menggunakan truk-truk besar. Secara kasat mata, negara tampak bekerja.
Namun bagi warga Kampung Tanjung Karang dan Menanggini [dua wilayah yang menjadi titik timbunan kayu terbesar akibat bencana ekologi] kerja negara itu menyisakan ruang kosong bernama penjelasan.
Ke mana kayu-kayu tersebut dibawa?, Di mana disimpan?
Siapa yang mengelola dan untuk kepentingan apa?
Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di tengah situasi yang belum pulih sepenuhnya. Sebagian warga masih bertahan di hunian darurat. Sebagian lain membersihkan sisa lumpur dengan peralatan seadanya, berupaya menyelamatkan apa yang tersisa dari hidup mereka.
Ironisnya, kayu-kayu yang dinilai masih layak [yang secara logika kemanusiaan bisa dimanfaatkan untuk membangun Huntara atau Huntap sederhana] justru lenyap tanpa informasi yang dapat diakses publik. Bagi warga terdampak, kayu itu bukan sekadar material, melainkan harapan untuk bangkit, walau perlahan.
Dalam konteks emergency recovery, keterbukaan seharusnya menjadi fondasi utama. Setiap kebijakan, terlebih yang menyangkut sumber daya alam bernilai ekonomi, wajib dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika negara hadir membersihkan sisa bencana, negara juga berkewajiban menjaga kepercayaan warganya.
