TAPAKTUAN | MA — Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan menggulirkan program Kartu Aceh Selatan Sejahtera (KAS) pada 2027 mulai menuai sorotan. Di tengah kritik terhadap pelaksanaan program unggulan Bupati Aceh Selatan H. Mirwan (HMW), program baru tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan anggaran, mekanisme penyaluran, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Rencana program KAS saat ini dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara pihak eksekutif dan legislatif. Namun, usulan tersebut dikabarkan mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRK Aceh Selatan yang mempertanyakan kemampuan pemerintah daerah merealisasikannya.
“Program unggulan BASAGA saja keteteran, apa mungkin program baru KAS bisa berjalan?” kata seorang anggota DPRK Aceh Selatan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Senin (12/10/2026).
Menurut sumber tersebut, pemerintah daerah mengusulkan anggaran sekitar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar untuk program KAS. Bantuan itu direncanakan menyasar 50 orang penerima di setiap gampong, dengan nilai Rp500.000 per orang.
Meski demikian, sejumlah anggota dewan mempertanyakan mekanisme pendataan, penetapan penerima, serta proses penyaluran bantuan. Mereka menilai kriteria penerima harus dirumuskan secara transparan agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
