Menurutnya, setiap usulan program baru harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Perencanaan anggaran juga perlu memperhitungkan kewajiban pemerintah yang belum diselesaikan agar tidak menambah beban keuangan daerah.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan, Rema Mishul Azwa, belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai tanggapan mengenai usulan tersebut.
Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK dan pihak TAPK menyebutkan pembahasan KUA-PPAS masih berlangsung. Dengan demikian, usulan program KAS untuk tahun anggaran 2027 masih berpeluang mengalami perubahan, termasuk kemungkinan tidak dimasukkan dalam anggaran akhir.
Hingga pembahasan tersebut tuntas, kepastian pelaksanaan KAS masih menunggu keputusan bersama dalam proses penyusunan anggaran daerah.(Maslow Kluet)
