Selain persoalan teknis, muncul pula kekhawatiran mengenai potensi kepentingan politik dalam penetapan penerima bantuan. Dugaan tersebut perlu dijawab melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik terhadap KAS juga berkaitan dengan evaluasi program unggulan BASAGA yang menurut sejumlah anggota dewan belum berjalan sesuai harapan. Mereka menyebut laporan dari beberapa kecamatan menunjukkan masih adanya persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, sebelum meluncurkan program baru, pemerintah daerah dinilai perlu mengevaluasi pelaksanaan program yang sudah berjalan, termasuk mengidentifikasi kendala dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Sorotan serupa disampaikan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh Selatan. Koordinator ForPas, T. Sukandi, meminta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) mencermati secara serius usulan program KAS dalam pembahasan anggaran.
“Sebaiknya pihak legislatif menolak usulan program tersebut karena berbagai pertimbangan dan alasan tertentu,” ujar Sukandi.
Ia menyebut setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian, yakni kondisi keuangan daerah yang dinilai sulit, kewajiban utang yang belum terbayarkan, serta kekhawatiran program tersebut memiliki nuansa politis.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
