TAKENGON | MA — Penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah masih menyisakan sejumlah persoalan serius.
Mulai dari perbedaan data kerusakan rumah, pemulihan ekonomi masyarakat, kerentanan infrastruktur, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana susulan.
Catatan itu disampaikan juru bicara Pansus, Saiful MS Amirullah, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Penelitian Pansus Penanganan Bencana Hidrometeorologi di ruang sidang DPRK, Senin 12 Oktober 2026.
Dalam laporannya, Pansus menegaskan bencana November 2025 tidak bisa dianggap selesai hanya karena masa tanggap darurat telah berakhir.
Dampaknya masih dirasakan masyarakat, mulai dari kerusakan rumah dan infrastruktur hingga terganggunya lahan pertanian serta sumber penghidupan.
Bahkan, bencana susulan pada September 2026 kembali memperlihatkan bahwa risiko banjir dan longsor di Aceh Tengah masih tinggi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pansus adalah perbedaan angka kerusakan rumah dalam pendataan bencana.
Data awal Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada 28 November 2025 mencatat sebanyak 1.890 rumah mengalami kerusakan.
Dalam perkembangan berikutnya, jumlah rumah terdampak dilaporkan mencapai 4.221 unit, terdiri atas 2.169 rumah rusak berat, 500 rusak sedang, dan 1.552 rusak ringan.
