Pada perkembangan lainnya, pemerintah kabupaten juga menyampaikan angka 4.426 rumah rusak, termasuk 2.379 rumah hilang.
“Pansus tidak serta-merta menilai perbedaan tersebut sebagai kesalahan data. Perubahan angka dipandang sebagai konsekuensi dari proses pendataan awal yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi,” ujar Saiful MS Amirullah.
Namun, kondisi itu dinilai perlu dituntaskan melalui pembentukan satu basis data final yang terverifikasi, sehingga tidak terjadi perbedaan informasi antara BPBD, satuan kerja perangkat kabupaten, pemerintah kampung, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Pansus merekomendasikan penerapan Satu Data Bencana Aceh Tengah yang memuat identitas penerima, lokasi, koordinat, jenis dan nilai kerusakan, bantuan yang diterima, serta status pemulihan.
Catatan kritis berikutnya menyangkut pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Berdasarkan data pemerintah kabupaten yang dicantumkan dalam laporan Pansus, bencana berdampak terhadap sekitar 12.638 hektare lahan kopi, 4.100 hektare lahan cabai, 2.787 hektare persawahan, dan 37,35 hektare lahan perikanan.
Kerusakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal, tetapi juga keberlangsungan ekonomi masyarakat.
