DPRK juga diminta menjalankan fungsi pengawasan secara berkala terhadap penggunaan dana bencana, bantuan rumah, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, proyek jalan dan jembatan, pemulihan pertanian, pengadaan alat berat, serta sistem peringatan dini.
Selain itu, Pansus merekomendasikan audit oleh inspektorat terhadap penggunaan dana tanggap darurat.
Dalam rekomendasi khusus lainnya, Pansus meminta BPBD menjelaskan gambar dan spesifikasi teknis pembangunan Huntap dengan skema in-situ maupun ex-situ mandiri.
Pansus juga merekomendasikan penghentian sementara pembangunan Huntap di Kampung Kala Segi, Kecamatan Bintang, sampai pihak pemegang lisensi Rumah Aman Gempa memberikan penjelasan teknis kepada tim Pansus.
Pansus menegaskan keberhasilan penanganan bencana tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau banyaknya infrastruktur yang dibangun.
“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar risiko berhasil dikurangi, berapa banyak masyarakat terlindungi, seberapa cepat akses dapat dipulihkan, dan apakah kerusakan serupa dapat dicegah agar tidak terulang,” jelasnya.
Menanggapi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRK terkait penanganan bencana hidrometeorologi.
