Sejarah juga membuktikan bahwa pendekatan senjata gagal menyelesaikan konflik Aceh. Meski operasi militer berlangsung hampir satu dekade, konflik tidak berakhir. Justru eskalasi kekerasan terus terjadi hingga awal 2000-an. Perdamaian baru tercapai ketika senjata disingkirkan dan dialog dikedepankan melalui Perjanjian Damai Helsinki pada 15 Agustus 2005.
MoU Helsinki adalah rujukan paling sahih bahwa konflik sebesar apa pun dapat diselesaikan secara damai. Kesepakatan itu lahir bukan dari kemenangan militer, melainkan dari pengakuan atas kegagalan pendekatan kekerasan, serta kebutuhan akan keadilan, martabat, dan partisipasi politik rakyat Aceh.
Karena itu, setiap wacana atau kebijakan yang mengarah pada pengerahan aparat bersenjata tambahan—termasuk Brimob BKO—harus dievaluasi secara kritis. Aceh hari ini bukan Aceh 1990-an. Aceh adalah wilayah pascakonflik yang sedang merawat perdamaian yang masih rapuh.
Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, berada pada posisi penting dalam menjaga arah sejarah ini. Publik Aceh berharap, kepemimpinan hari ini tidak mengulang kesalahan masa lalu, betapapun alasan keamanan dibungkus dengan istilah birokratis atau kedaruratan tertentu.
Negara memang wajib hadir menjaga keamanan. Namun kehadiran itu harus berbasis hukum, pendekatan sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menambah pasukan tanpa menyentuh akar persoalan sosial hanya akan membuka kembali luka lama yang belum sembuh.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
