Banda Aceh, BANDAACEH.co.id – Tak ada angin, tak pula ada hujan, tiba-tiba media online Komparatif.id yang dikelola di bawah manajemen PT Media Komparatif Indonesia, “di banned” oleh Facebook.
Pemimpin Redaksi Komparatif.id Muhajir, Jumat (8/7/2022) pukul 23.40 WIB mengatakan, dia pertama kali mengetahui hal tersebut dari pembaca yang mengaku tiba-tiba satu url yang bersumber dari Komparatif.id, yang divposting di timeline, dihapus oleh Facebook karena dianggap spam, dan melanggar standar komunitas.
Awalnya Muhajir yang kerap disapa Muhajir Juli, mengira bahwa ada yang tidak senang dengan salah satu berita di Komparatif.id, sehingga dilaporkan ke Facebook.
Tapi, tiba-tiba dia juga mendapatkan informasi dari banyak pembaca lainnya, bahwa mereka mengalami hal yang sama.
Muhajir kemudian membuka Facebook-nya, dan menemukan bahwa semua postingan url Komparatif.id di timelinenya juga hilang. Facebook memberitahu bila postingan berupa link berita dari Komparatif.id, melanggar standar komunitas dan spam.
Ketika ia membuka halaman Facebook Komparatif.id, seluruh url Komparatif.id telah hilang.
Saat itulah Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh tersebut baru sadar bila ada pihak yang telah melaporkan Komparatif.id ke Facebook.
Berikutnya, apa pun yang berkaitan dengan karya jurnalistik yang tayang di media itu menjadi “haram” di media sosial asal Amerika Serikat itu. Bahkan salinan berita tanpa url, juga tidak bisa di posting.
“Ada pembaca karena tidak bisa memosting url Komparatif.id di timeline, berinisiatif, menyalin produk jurnalistik kami, dan mempostingnya di linimasa. Eh, itu juga tidak bisa. Bahkan menulis nama media kami di FB juga tidak bisa,” terang Muhajir.
Atas peristiwa itu, manajemen PT Media Komparatif Indonesia dan redaksi Komparatif.id, akan melayangkan protes. Facebook telah bertindak semena-mena, dengan mengagungkan standar komunitas yang tidak jelas.
“Dengan peristiwa ini, kami mengalami kerugian materil dan immaterial. Nama perusahaan dan media menjadi rusak. Seakan-akan Komparatif.id media abal-abal. Padahal karya jurnalistik yang kami hasilkan sudah sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” sebut Muhajir, yang telah bersertifikat Wartawan Utama yang diterbitkan oleh Dewan Pers.(R)
