Namun, lagi-lagi disini tercium adanya indikasi korupsi yang sarat terjadinya suap menyuap sehingga kontraknya diserahkan kepada salah satu perusahaan nasional yang track recordnya juga tidak terlalu baik dan penawarannya juga belum tentu tertinggi hasilnya untuk Aceh.
Tentunya ini jadi tanda tanya bagi Aceh, jika benar ada praktek korupsi dalam skema pengalihan blok B tersebut, maka ini jelas-jelas pengkhianatan terhadap masyarakat Aceh oleh para pengambil kebijakan yang dampaknya merugikan Aceh triliunan rupiah.
KPK juga harus berani menindak dan mengusut persoalan ini hingga tuntas, apalagi jika rumor yang beredar terkait adanya indikasi pat gulipat uang puluhan milyar dari skema pengalihan blok B ini benar adanya. Maka jelas-jelas sangat memprihatinkan.
Tak sampai disitu, Hasbar juga meminta KPK melirik persoalan penggunaan dana BTT Covid-19 di Aceh mencapai 118 M dan dana refocusing penanganan Covid-19 di Aceh yang jumlahnya triliunan rupiah.
“Anggaran sebesar triliunan rupiah ini harus diusut tuntas karena secara maksud awalnya sangat baik, namun pelaksanaannya sangat rawan korupsi, bahkan tidak menutup kemungkinan pelaporan fiktif terjadi,” Katanya.
Bahkan ditingkat kabupaten saja, misalkan Aceh Selatan ditemukan oleh BPK adanya indikasi pelaporan fiktif bin bodong ratusan juta rupiah, begitu juga dengan kabupaten lain seperti pernah menguak di Aceh Besar.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
