Ini semua adalah bukti bahwa penggunaan BTT dan Refokusing penanganan covid-19 di Aceh sangat rawan indikasi korupsi, dan KPK tidak boleh tinggal diam terkait persoalan ini.
Masyarakat kini sangat mengharapkan kehadiran KPK menjawab persoalan indikasi Mega korupsi di daerah berlabel syaria’at Islam seperti Aceh.
Hal terakhir yang tak kalah menarik adalah terkait adanya anggaran berkode “AP” sebesar 250 Milyar Rupiah yang dititipkan di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
“Anggaran siluman dalam jumlah ratusan milyar ini harus ditelusuri dan dibongkar oleh KPK. Hal ini telah menjadi rahasia umum di publik yang tidak dapat dipungkiri berpotensi mengangkangi aturan hukum dan sarat korupsi,” Jelas Hasbar.
Dikatakan KPA juga secara tegas dan terbuka menyatakan mendukung program yang baik untuk masyarakat. “Namun hal yang juga tak kalah pen sangat mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Aceh yang kini tengah dilakukan KPK. Kita berharap KPK menunjukkan integritasnya dengan membongkar dan mengusut tuntas sejumlah persoalan Mega korupsi di Aceh. Ayo KPK, rakyat mendukung KPK tangkap dan berantas full mafia APBA,” pungkasnya. [*].
