JAKARTA | MA — Agenda hilirisasi dan pembangunan di Papua tidak seharusnya dipertentangkan dengan upaya menjaga identitas serta hak-hak masyarakat adat. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pembangunan mampu berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Transformasi Papua di Tengah Agenda Hilirisasi dan Pembangunan Nasional yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nasional (DPP AMAN) dalam rangka Halalbihalal di Jakarta Selatan, Sabtu (30/5/2026).
Dalam kata Sambutan DPP AMAN, yang diwakili oleh Andre Selaku Sekretaris Jenderal DPP AMAN menyampaikan bahwa ini merupakan agenda silaturahmi halalbihalal DPP AMAN sekaligus diskusi publik tentang permasalahan Papua, Andre berharap mahasiswa dan mahasiswi harus bisa objektif dalam melihat persoalan disana, terutama setelah viral film pesta babi, mahasiswa jangan hanya melihat dari satu sudut pandang.
“Melihat permasalahan di Papua harus dinilai dari berbagai perspektif, jangan sampai mahasiswa tergiring opininya mengikuti agenda tertentu kelompok-kelompok tertentu, kita melihat bagaimana konsentrasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Papua, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, Hilirisasi dan pemberdayaan lainnya, pembangunan di Papua harus dilakukan berbeda seperti daerah lain, karena Papua masih daerah konflik, para investor pasti ketika berinvestasi menginginkan keamanan mereka terjaga, seperti banyak kasus di Papua para pekerja proyek dibunuh oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) maka oleh karena itu keterlibatan TNI juga sebagai representatif Negara untuk mengawal agar proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar,” ujar Andre.
