Banda Aceh (ADC)- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh Tamiang, ikut mendukung hasil keputusan yang di ambil oleh Ketua umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forkab Aceh Polem Muda Ahmad Yani, yang memuji dan mengapresiasi sikap kenegarawan Muzakir Manaf (Mualem) dengan mencabut statement Referendum.
Pernyataan sikap itu, disampaikan Ketua DPD Forkab Aceh Tamiang Marwandah (Wandah), melalui pesan WhatsApp nya kepada media ini, Jum’at 14 Juni 2019.
Wandah menilai, langkah berani Mualem yang akhirnya mencabut pernyataanya, adalah bukti tak terbantahkan bahwa sosok Mualem adalah pemimpin pemersatu bangsa yang memiliki tatapan politik masa depan yang cermat, dengan ketokohannya yang luar biasa untuk menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Setelah sebelumnya, sempat beredar luas video klarifikasi Mualem di media sosial yang isinya mencabut statement dan sekaligus meminta maaf atas sikapnya yang terlanjur menyuarakan tuntutan referendum.
Menurutnya, langkah tepat yang diambil Mualem tersebut, bertujuan untuk menghindari kegaduhan politik pasca terselenggaranya pemilu serentak 2019 beberapa waktu yang lalu.
“Oleh karena itu, Ketua DPD FORKAB Aceh Tamiang, ikut juga memberikan apresiasi atas sikap pratiotik sang panglima Muzakir Manaf dalam semangat menjaga NKRI,” kata Wandah.
DPD Forkab Aceh Tamiang menilai, klarifikasi yang disampaikan Muzakir Manaf atau yang juga akrab disapa Mualem melalui video pendek yang sempat beredar viral di media sosial itu, adalah cerminan dari sikap negarawan sejati dari tokoh sekaligus mantan panglima perjuangan eks Kombatan GAM yang pengaruh politiknya tidak diraguan lagi sejagad antero bumi Aceh.
Ia juga mengatakan, klarifikasi yang disampaikan Mualem tersebut, sebagai bentuk sikap patriotik merah putih sejati dalam tubuh dan jiwa tokoh perjuangan eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta memiliki jiwa visioner jauh menatap masa depan Aceh untuk ke depannya, dengan senantiasa untuk lebih berkomitmen untuk menjaga dan mengawal perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, sikap keputusan Mualem yang pada akhirnya mencabut pernyataanya, juga dikarenakan Mualem tidak ingin melihat rakyatnya kian terbelah layaknya masa konflik RI VS GAM sehingga ikut mengganggu stabilitas negara.
Lanjut Wandah menjelaskan, konflik yang berkepanjangan khususnya antara pemerintahan RI dan GAM, telah berlangsung kian lama. Sehingga menelan jutaan korban nyawa akibat konflik yang berkepanjangan. Dan pada akhirnya, berakhir dengan kesepakatan damai antara Pemerintahan RI dengan GAM di Helsinki tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005.
Komitment pada perdamaian, bertujuan agar Aceh terus maju dan berkembang pembangunan provinsinya dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.
“Untuk itu, dengan dicabutnya pernyataan Mualem tersebut, harus kita puji dan diapresiasi oleh semua pihak. Mualem juga ikut menyadari jika statement yang diucapkannya, merupakan statement spontanitas dan tidak ada niat untuk mengingkari kesepakatan damai antara pemerintahan RI dengan GAM,” sebut Wandah.
Lebih lanjut ia menambahkan, kita mendukung kebijakan DPP Forkab Aceh dan siap menjaga serta memperjuangkan butir butir MoU Helsinki, juga mendesak agar semua element masyarakat untuk terus bersama sama memperjuangkan turunan UUPA agar direalisasikan,” tutup Marwandah selaku Ketua DPD Forkab Aceh Tamiang yang juga berasal dari Eks kalangan Kombatan GAM. (Ahmad Fadil)
