Menurutnya berbanding terbalik dengan janji politik saat kampanye 4 tahun yang lalu ternodai dengan temuan audit BPK pengadaan masker dan masalah penggunaan dana BTT Covid-19 tahun 2020.
Atas dasar visi tersebut, sudah sepatutnya Bupati Mawardi Ali dan Wakil Bupati Waled Husaini, benar-benar konsisten menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Dan membuka akses yang luas, transparan dan tanpa menutup-nutupi proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi.
Kata Usman; tantangan selanjutnya adalah bupati dan wakil bupati harus berani mencopot bawahannya yang terindikasi melakukan kesalahan administrasi atau menyebabkan kerugian negara dalam pengelolaan anggaran.
Apalagi anggaran BTT Covid-19. Bupati dan Wakil Bupati jangan hanya pandai berjanji saat kampanye politik 4 tahun yang lalu, tapi sekarang buktikan dan berani copot jabatan bagi dinas yang diindikasikan bermasalah dalam pengelolaan anggaran.
Selanjutnya kami rakyat Aceh Besar meminta pada Polda Aceh, agar serius menuntaskan semua kasus-kasus yang diduga sarat dengan korupsi di Aceh Besar, jangan sampai putus di tengah jalan.
Proses hukum harus jelas, tentu bila bersalah sudah barang pasti akan berhadapan dengan proses hukum, namun bila tidak ada indikasi bermasalah, yang terkait akan tenang, tidak resah dan kembali bekerja seperti biasa. Maka kami berharap ada kepastian hukum, agar yang terlibat ataupun tidak melakukan kesalahan ada kejelasan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
