Penempatan ini bukan tanpa perhitungan. Pemerintah berupaya membangun kembali rantai layanan kesehatan dari hulu ke hilir.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama dalam pemulihan pascabencana.
Tanpa layanan kesehatan yang pulih, proses pemulihan sosial dan ekonomi berpotensi tersendat.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, dr. Mustakim, M.Kes, Sp.DLP, menggambarkan situasi saat banjir sebagai gangguan total terhadap sistem layanan.
“Banjir bukan hanya merusak fasilitas, tetapi juga memutus sistem pelayanan. Mobilitas tenaga kesehatan terganggu, pasien sulit dijangkau, terutama di wilayah yang aksesnya terbatas,” ujarnya.
Wilayah seperti Bandar Pusaka, Bendahara, hingga Tamiang Hulu menjadi contoh nyata tantangan geografis tersebut.
Jarak yang jauh, akses jalan terbatas, serta kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih membuat pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal saat bencana terjadi.
Dalam konteks itulah, ambulans menjadi elemen vital. Ia bukan sekadar kendaraan, tetapi simpul penghubung antara pasien dan layanan medis.
Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, S.E.I., menegaskan pentingnya pengelolaan fasilitas ini secara bertanggung jawab.
“Ambulans ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat. Jangan sampai fasilitas vital ini disalahgunakan,” katanya.
Di tingkat nasional, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, Agus Jamaluddin, SKM, M.Kes, menyebut distribusi ambulans ini sebagai hasil kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari program CSR.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
