Mencoba Memahami Suasana Kebatinan Bambang Soesatyo Dalam Sengkarut Penolakan Amandemen Konstitusi

Jumat, 3 September 2021

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

Oleh : Ahmad Khozinudin

Agak sulit, bahkan boleh saja ada yang berpraduga posisi politik Bambang Soesatyo (Bamsoet) selaku Ketua MPR RI saat ini terjepit. Wacana amandemen UUD 1945 (baca: Konstitusi) telah memantik kontroversi yang umumnya dipahami publik sebagai jalan tol untuk mengokohkan kekuasaan Jokowi.

Bamsoet dianggap sebagai puncak ‘Biang Kerok’ atas bergulirnya narasi Jokowi tiga periode atau setidaknya mempertahankan kekuasaan Jokowi dengan menambah massa kekuasaan di periode kedua hingga tahun 2027. Hal itu, ditandai dengan kunjungan resmi pimpinan MPR RI ke istana Presiden RI untuk membahas wacana amandemen konstitusi, padahal secara prosedur dan substansi tidak ada relevansi dan urgensi bagi MPR RI untuk ‘lapor’ kepada Presiden Jokowi.

Protes keras TPUA yang dipimpin Eggi Sudjana terhadap manuver Bamsoet terkait wacana amandemen konstitusi, membuat diskursus amandemen konstitusi magnitudnya meluas. Apalagi, kritik TPUA juga menyoal pertemuan Pimpinan MPR RI di istana yang menemui Jokowi.

BACA JUGA...  Cepatnya Realisasi Proyek Pemerintah, Target atau Capaian Tahun Pemilu 2017 ?

Bamsoet semakin terpojok, dan untuk mengurangi tekanan publik sekaligus untuk menghindari dirinya terkesan ‘berkepentingan’ secara pribadi dalam isu amandemen, Bamsoet menempuh sejumlah manuver politik, diantaranya :

Pertama, Bamsoet melempar otoritas amandemen konstitusi ada pada partai politik. Tujuan yang ingin diraih, bahwa wacana yang digulirkan MPR RI tidak akan mungkin dapat tereksekusi tanpa dukungan partai politik.

Bamsoet ingin mengalihkan kemarahan publik pada wacana amandemen dari dirinya beralih ke partai politik. Sehingga, publik semestinya fokus mengarahkan kritikan kepada partai politik, bukan pada dirinya.

BACA JUGA...  Memorial Living Park dan Korban Pelanggaran HAM di Aceh

Bamsoet juga mengumbar narasi tidak perlu marah dan kebakaran jenggot, terkait wacana amandemen konstitusi mengingat perjalanannya masih panjang. Dalam tahapan amandemen konstitusi, dinamika politik dan partai politik sangat berpengaruh signifikan terhadap kelanjutan wacana ini.

Kedua, agar tidak dipahami ada ‘kepentingan pribadi’ dalam isu amandemen konstitusi, Bamsoet juga sibuk berteori tentang pentingnya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai Haluan untuk menjalankan Kapal Bangsa. Bamsoet, tanpa sengaja membuka ‘kotak pandora’ amandemen konstitusi yang bertujuan untuk mengokohkan kekuasaan Jokowi, dengan menegaskan pentingnya PPHN yang nantinya diadopsi dalam produk hukum TAP MPR.

Alih-alih publik terbawa pada narasi urgensi amandemen konstitusi untuk masa depan bangsa, pernyataan Bamsoet ini justru mengkonfirmasi kebenaran adanya kehendak mengokohkan kekuasaan Jokowi melalui amandemen konstitusi.

BACA JUGA...  Diskriminasi Proses Penegakan Hukum Terhadap Oknum Berdasi Dinsos Bireuen

Ketiga, Bamsoet ingin terus menutupi ‘motif politik’ dibalik amandemen konstitusi, dengan berbagai argumentasi akademis dan intelektual tentang urgensi amandemen konstitusi. Misalnya, Bamsoet meluncurkan buku pentingnya PPHN, yang bertujuan mencegah negara tanpa arah (buku ke-19 nya).

Bamsoet tidak ingin, publik membaca adanya kepentingan pribadi atau partainya (Golkar) dibalik semangatnya MPR RI menggulirkan wacana amandemen. Bamsoet ingin membangun kepercayaan publik, bahwa wacana amandemen yang digulirkannya semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.

Keempat, Bamsoet mencoba mengadopsi cara kuno untuk menghindari tekanan publik, yakni : *mencari kambing hitam.* Dalam Buku Ke-20 Bamsoet yang akan diluncurkan 10 September 2021 dengan judul *’Hadapi dengan Senyuman’*, Bamsoet mencoba menciptakan *’Common Enemy’* dengan kembali jualan isu Radikalisme.

Berita Terkait

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan
Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan
Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku
Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal
Dari Ruang Curhat
Problem Aceh Selatan, WPR Versus  Tambang Ilegal 
Hari Damai, Bendera, Dan Pertarungan Politik Aceh
Aceh dan Generasi Kedua Perdamaian

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIB

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan

Senin, 9 November 2026 - 16:41 WIB

Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan

Selasa, 29 September 2026 - 17:56 WIB

Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku

Selasa, 29 September 2026 - 17:40 WIB

Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal

Sabtu, 12 September 2026 - 09:38 WIB

Dari Ruang Curhat

Berita Terbaru

Ilustrasi

HUKOM

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:49 WIB

PEMERINTAHAN

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:16 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP.,

PEMERINTAHAN

Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:54 WIB