Sabang (MA) – Agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, Kejaksaan Negeri Sabang (Kejari) lakukan penyuluhan hukum optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
Dalam paparannya, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Choirun Parapat, SH.MH menyampaikan, hari ini Kejari bekerja sama dengan bagian Hukum Pemko Sabang dalam hal memberikan penyuluhan hukum PAD Sabang, sekaligus mencegah terjadinya korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
“Pada penyuluhan ini ada dua hal yang kita bicarakan yaitu, strategi optimalisasi pendapatan asli daerah dan pencegahan terjadinya korupsi. Karena ada sejumlah titik rawan terjadinya penyimpangan yang akan merugikan pemerintah, maka Kejari Sabang melalukan kerja sama dengan Pemko Sabang, guna bersinergi dengan bagian hukum manakala diperlukan aturan hukum yang bisa lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah, jadi ini nanti yang kita bicarakan,” kata Kajari.
Lebih lanjut dikatakan, secara umum Kejari Sabang juga berterima kasih atas dilakukannya sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa.
Kegiatan ini sangat penting untuk di diskusikan sebagai langkah pencegahan semata-mata tidak hanya bersifat represif akan tetapi juga bersifat pencegahan.
Pada kegiatan ini peserta 40 dari kepala SKPK dan kepala bagian dijajaran Pemerintah Kota Sabang dan akan di bagi dua sesi 20 orang hari ini dan besok 20 orang lagi mengingat harus mematuhi protokoler kesehatan.
Sementara Kabag Hukum Setda Kota Sabang Teuku Azrul Kamal, S.H, juga mengatakan, ini adalah upaya pemerintah Kota Sabang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bebas KKN, mengingat pada saat ini biaya belanja daerah semakin meningkat karena sektor pelayanan Pemerintahan bertambah sementara pendapatan belum diimbangi dengan bertambahnya pelayanan tersebut.
Kegiatan ini juga sebagai peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, makan kita dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan ketentuan yang ada, ujarnya.(Jalal).
