BANDA ACEH | MA — Sudah memasuki hari ke-46 sejak banjir bandang menghancurkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 1.182 jiwa meninggal, 145 orang hilang, ratusan ribu warga masih mengungsi.
Di tengah kesedihan yang mendalam, ada ironi yang membuat hati rakyat Aceh semakin hancur. 500 ton bantuan logistik dari saudara-saudara mereka di Malaysia masih terkunci, tertahan, terjebak di 20 titik pengumpulan di Negeri Jiran.
Tidak ada kapal. Tidak ada izin. Yang ada hanya janji kosong dari pemerintah pusat yang sibuk dengan seremonial tanpa makna.
Malam ini, 11 Januari 2026, rakyat Aceh masih menunggu. Wilayah-wilayah terisolir masih belum mendapat akses bantuan yang layak.
Anak-anak masih kelaparan. Ibu-ibu masih menangis. Dan pemerintah pusat masih berdebat soal istilah: apakah ini “prioritas nasional” atau “bencana nasional”.
Seolah-olah perdebatan semantik itu lebih penting daripada nyawa manusia yang sedang sekarat.
T. Emi Syamsyumi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Salam, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe sekaligus Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, tidak bisa lagi menahan amarahnya.
Dalam pernyataan yang menusuk langsung ke jantung persoalan, pria yang dikenal vokal dan tanpa kompromi ini menyebut terang-terangan kegagalan pemerintah pusat.
