Presiden Prabowo Subiarto berdalih bahwa bencana di Sumatera merupakan “prioritas nasional” dengan jaminan dana dan logistik tersedia secara penuh.
Namun, istilah “prioritas nasional” ternyata hanya retorika kosong tanpa dasar hukum dalam UU Penanggulangan Bencana.
Pasal 7 UU Penanggulangan Bencana hanya mengenal penetapan status bencana nasional dan daerah, bukan “prioritas nasional”.
Prabowo bahkan mengatakan, “Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, kalau kita tiga provinsi sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita,” dengan nada seolah-olah nyawa ribuan warga Aceh, Sumut, dan Sumbar bisa dihitung dengan logika aritmatika sederhana.
Fakta di lapangan berbicara lain. Hingga hari ke-46 bencana, 238.627 jiwa masih mengungsi. Empat kabupaten di Aceh—Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya—masih memperpanjang status tanggap darurat karena wilayahnya masih terisolir dan akses jalan darat yang masih lumpuh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memperpanjang status tanggap darurat untuk ketiga kalinya selama 14 hari, terhitung 9 hingga 22 Januari 2026, karena masih terdapat wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi dan distribusi logistik di sejumlah kabupaten/kota terdampak, serta kebutuhan percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan pascabencana. Bahkan, disebutkan terdapat korban meninggal akibat kelaparan dan kedinginan.
