Lebih memprihatinkan, Aceh seolah kehilangan posisi strategisnya dalam prioritas pembangunan nasional. Wilayah yang pernah menjadi pusat perhatian dunia kini diperlakukan sebagai daerah pinggiran kebijakan. Janji penguatan mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan terdengar lantang dalam dokumen nasional, tetapi nyaris tidak terasa dalam realitas lapangan di Aceh.
Peringatan 21 tahun tsunami seharusnya menjadi momen evaluasi keras, bukan nostalgia kosong. Negara tidak boleh terus berlindung di balik narasi ketangguhan masyarakat Aceh. Ketangguhan rakyat bukan legitimasi untuk abainya negara. Ketika bencana terus berulang dan korban kembali berjatuhan, yang dipertaruhkan bukan hanya infrastruktur, tetapi martabat negara dalam menjalankan amanat konstitusi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Jika negara terus gagal belajar dari tsunami, maka banjir hari ini adalah bukti nyata bahwa tragedi 2004 belum benar-benar dipahami. Aceh tidak membutuhkan belas kasihan sesaat, tetapi kehadiran negara yang konsisten, adil, dan bertanggung jawab. Negara harus berhenti datang setelah air surut—dan mulai bekerja sebelum air kembali naik.***
Halaman : 1 2
