Oleh: Dr. H. Taufiq, S.Pi., M.Si
21 tahun lalu, tsunami Aceh mengguncang nurani dunia dan memaksa negara hadir secara besar-besaran. Triliunan rupiah digelontorkan, lembaga dibentuk, dan Aceh dijadikan simbol komitmen nasional terhadap penanganan bencana.
Namun hari ini, pada peringatan 21 tahun tsunami, masyarakat Aceh justru kembali menghadapi bencana banjir yang berulang, meluas, dan berlangsung berminggu-minggu—dalam situasi di mana kehadiran negara terasa minim dan tidak memadai.
Banjir yang terjadi selama satu bulan terakhir tidak dapat lagi disebut sebagai musibah alam semata. Ia adalah bencana yang diproduksi oleh kebijakan, atau lebih tepatnya, oleh kelalaian kebijakan.
Kerusakan daerah aliran sungai, alih fungsi lahan tanpa kendali, pembiaran terhadap eksploitasi lingkungan, serta lemahnya pengawasan tata ruang menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan wilayah rawan bencana. Ironisnya, kegagalan ini terjadi di daerah yang seharusnya menjadi etalase nasional mitigasi bencana pasca tsunami.
Pemerintah Republik Indonesia patut dikritik secara terbuka karena pendekatan kebencanaan yang masih reaktif, seremonial, dan jangka pendek. Kehadiran negara baru terasa ketika korban sudah jatuh, rumah terendam, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Bahkan itu pun sering kali terbatas pada bantuan darurat yang tidak menyentuh akar persoalan. Tidak ada langkah tegas, terukur, dan berkelanjutan untuk memulihkan ekosistem, membenahi tata ruang, dan melindungi masyarakat dari bencana yang berulang setiap tahun.
