Peringatan Bagi Panwaslih dan KIP Aceh
Tgk. Muhammad Nur tetap mendesak aparat hukum, khususnya Panwaslih dan KIP Aceh, untuk bersikap hati-hati dalam menangani masalah ini. “Konsekuensi hukumnya jelas. Jika ada rakyat yang mempersoalkan, mereka yang melanggar hukum akan digaji dari uang rakyat. Padahal, pengangkatannya tidak sah menurut hukum,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 25 AD/ART PAS Aceh menyebutkan bahwa Majelis Pengurus Wilayah (MPW), Majelis Pengurus Kecamatan (MPK), dan Majelis Pengurus Gampong (MPG) wajib menyelenggarakan musyawarah di tingkat masing-masing. “Bagaimana mungkin hasil musyawarah MPW bisa sah dan legal jika MPP PAS Aceh sendiri sudah tidak lagi legal?” pungkas Tgk. Muhammad Nur, yang kabarnya telah diberhentikan dari jabatannya. (R).
