Ia meminta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk memeriksa kembali legalitas posisi Tu Bulqaini sebagai Ketua Dewan Majelis Tanfidziyah atau Majelis Mustasyar. Hal ini penting karena Tu Bulqaini berwenang menandatangani dukungan, baik untuk pasangan calon gubernur seperti Bustami Hamzah, maupun untuk para calon bupati dan wali kota yang didukung oleh PAS Aceh.
Menurut Tgk. Muhammad Nur, kepastian hukum sangat penting karena AD/ART partai adalah hukum positif yang terdaftar di Kemenkumham. Pelanggaran terhadap AD/ART berarti melanggar hukum, yang pada akhirnya melanggar nilai-nilai demokrasi dan moral. “Mengabaikan Anggaran Dasar sama dengan mengabaikan hukum. Ini akan memalukan jika partai yang didirikan oleh para ulama, dan bercita-cita menjadi barometer moral politik, malah melanggar aturan internalnya sendiri,” katanya.
Lebih lanjut, Tgk. Muhammad Nur menjelaskan bahwa ketidakadaan pengurus MPP PAS Aceh yang definitif bisa berimplikasi pada tidak adanya wewenang hukum bagi kepengurusan saat ini untuk menandatangani dukungan pasangan calon gubernur maupun penetapan anggota dewan, baik DPRA maupun DPRK.
“Kita hidup di negara yang tidak tertib hukum. Apa lagi yang bisa kita katakan?” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
