LHOKSEUMAWE (MA) — Tgk. Muhammad Nur mempertanyakan keabsahan dukungan Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) terhadap pasangan Bustami Hamzah – Fadhil Rahmi, terutama terkait legalitas kepengurusan Majelis Pengurus Pusat (MPP) PAS Aceh.
Juru bicara tim pemenangan Mualem – Dek Fadh di Lhokseumawe, melalui siaran pers pada Senin (7/10), menyatakan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAS Aceh, khususnya Pasal 25, disebutkan bahwa untuk membentuk kepengurusan yang definitif dan aspiratif, MPP harus menyelenggarakan Musyawarah Akbar dalam waktu paling lambat satu tahun sejak partai tersebut dideklarasikan.
“Partai yang lahir dari kesepakatan sejumlah ulama ini dideklarasikan pada 10 Muharram 1443 H atau 19 Agustus 2021 Masehi. Artinya, sudah lebih dari tiga tahun belum dilaksanakan Musyawarah Akbar untuk memilih kepengurusan MPP PAS Aceh yang definitif,” ungkap pimpinan Pesantren TABINA Aceh, Tgk. H. Muhammad Nur, M.Si.
Desak Panwaslih dan KIP Aceh Untuk Meninjau Kembali
Tgk. Muhammad Nur, yang juga Ketua MPW PAS Aceh Utara, berhasil mengantarkan partai tersebut meraih lima kursi di DPRK dan satu kursi di DPRA pada Pemilu Februari 2024 lalu. Demi kepastian hukum,
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
