Sabang I AP—Terkait kabar tak sedap atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Aceh yang mengaudit Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Dimana sejumlah oknum pejabat dan karyawan lembaga tersebut, diduga telah mengajukan Bill Hotel Fiktif kepada keuangan Negara di lembaga nasional itu.
Kabar yang kini menjadi santapan masyarakat Sabang sehari-hari tersebut, diharapkan tidak cukup hanya mengembalikan uang Negara yang telah dicoba mengelapkan dengan begitu saja. Tetapi diminta kepada pihak kepolisian khususnya Polres Sabang, segera mengusut kasus dugaan yang memalukan ini.
Menyangkut temuan BPK-RI saat melakukan audit ke BPKS, Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (Forum-LSM) Kota Sabang Burhanuddin,SE saat dikonfirmasi wartawan Minggu (11/06) Burhanuddin mengatakan, kita sangat menyesalkan atas perbuatan oknum pejabat dan karyawan BPKS itu.
Karyawan lembaga yang didanai pemerintah pusat tersebut, gajinya jauh lebih baik daripada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, mereka masih tega melakukan cara semacam itu, sehingga Negara dirugikan tidak sedikit. Untuk itu, kita berharap penegak hukum harus mengusut kasus memalukan ini.
“Dikabarkan ada temuan BPK-RI Provinsi Aceh saat melakukan audit di kantor BPKS, terhadap Bill Hotel fiktif yang dilakukan para oknum pejabat dan karyawan lembaga itu. Maka, kita berharap penegak hukum atau kepolisian agar, segera mengusut kasus yang memalukan dan merugikan Negara ini”., kata ketua Forum-LSM yang baru terpilih ini.
Dugaan atas sejumlah oknum pejabat dan karyawan BPKS, yang mengajukan Bill Hotel Fiktif kepada keuangan Negara dilembaga nasional itu, kini menjadi pembincangan masyarakat pulau Sabang. Pasalnya, dari hasil audit BPK-RI ditemukan sejumlah Bill Hotel fiktif, yang sengaja dilakukan para oknum lembaga tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (Forum-LSM) Kota Sabang Burhanuddin,SE saat dikonfirmasi RN kemarin. Menurutnya, temuan BPK-RI itu selain memalukan kita juga meyangkat sikap dan prilaku oknum karyawan BPKS yang notabenenya gaji jauh lebih baik daripada pegawai negeri., katanya.
Ditambahkan, karyawan lembaga yang didanai pemerintah pusat tersebut, gajinya jauh lebih baik daripada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian kerjanya juga tidak begitu berat. Lihat saja para pejabat BPKS kerap tidak masuk kantor, atau berada dluar Sabang.
“Maka, penegak hukum dalam hal Polres Sabang harus berani mengusut kasus dugaan, pengajuan penarikan uang Negara dengan menyodolkan Bill Hotel Fiktif. Pasalnya, mereka tega melakukan cara semacam itu untuk memperkaya diri, sehingga Negara dirugikan tidak sedikit.,” ungkapnya.
Djelaskan, BPKS yang mendapat suntikan dana triliyunan terus menerus dari APBN, untuk mengembangkan kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang, sejak tahun 2000 memang kita ancungkan jempol, tetapi dilihat dari kemamfaatan sampai saat belum dirassakan masyarakat Sabang.
“Meskipun BPKS baru saja mendapat WTP, jika dilihat dari kinerja secara umum lembaga itu sampai saat ini belum ada mamfaat bagi masyarakat Sabang. Uang Negara yang sudah dihabiskan mencapai triliyunan, tetapi masih juga karyawannya melakukan kegiatan yang meruguikan Negara”., ujarnya.
Sementara itu kepala BPKS Ir.Fauzi Husen awalnya saat ditanya tentang hal itu dia menepik atas ulah anak buahnya, sehingga banyak pihak menilai bahwa Fauzi Husen, mencoba bela untuk menutupi kesalahan dilingkungan lembaga yang dipimpinnya itu. Namun, setelah diketahui adanya temuan BPK-RI Fauzi Husen, kini diam dan menyadari kalau dirinya telah dipermainkan anak buahnya.(Jalal)
——————————
