Sabang (ADC) – Dikabarkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), kembali memeriksa 20 karyawan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), terkait dugaan kasus korupsi dermaga bongkar-muat CT-3 yang dengan mata anggaran 2006-2011 silam.
Pembangunan dermaga yang berlokasi di Gampong (Desa) Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Sabang, telah menyeret sejumlah pehabat teras, bahkan beberapa pejabat sudah menjadi penghuni penjara.
Sumber dari berbagai pihak menyebutkan pemeriksaan 20 karyawan BPKS atas dugaan korupsi, pembangunan mega proyek dermaga bongkar-muat CT-3 anggaran 2006-2011, sebagai lanjutan kasus yang melibatkan banyak pihak, termasuk beberapa pejabat BPKS yang telah diputuskan keputusan pengadilan, dan kini sedang dalam menjalani masa hukumannya.
Menurut sumber ini kasus dugaan korupsi mega proyek pembangunan dermaga bongkar muat CT-3, dilakukan sebagai tindaklanjut kasus sebelumnya yang melibatkan oknum pejabat perusahaan pelaksana pekerjaan PT.Nindya Karya (NK). Salah seorang pejabat PT.NK malah sedang dalam menjalani masa hukuman.
Dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar-muat CT-3 pelaksana pekerjaan, dilaksanakan PT.Tuah Sejati, selaku join kerja PT.Nindya Karya. Dengan pemeriksanaan kembali 20 karyawan BPKS, untuk diminta keterangan sebagai saksi kasus tersebut, kemungkinan akan muncul tersangka baru selain 3 pejabat yang telah menerima putusan hukuman sebelumnya.
Berdasar perintah penyedikan Sprin.Dik/31/DIK00/01/02/2018 tanggal 19 Maret 2018, surat tersebut ditandatangani tanggal 28 Maret 2018 oleh penyidik KPK Muhammad Rivai, dan LPP-05/23/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.
Surat panggilan 20 karyawan BPKS dari KPK itu, pada 19 Afril 2018 penyidik lembaga pemberantas korupsi memanggil 20 karyawan BPKS untuk diminta keterangan terkait kasus terbesar tersebut.
Kebanyakan karyawan yang kembali diminta keterangan merupakan karyawan BPKS, yang ikut dalam masa proses pelaksaanaan pekerjaan pembangunan dermaga bongkar-muat CT-3, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari tahun 2006 hingga tahun 2011 silam.
Dalam pemeriksaan kali ini KPK yang turun langsung ke Sabang, akan meminta keterangan lanjutan kepada karyawan BPKS yang ikut, dalam proses pembangunan dermaga bongkar-muat CT-3 pada tahun 2006 sampai tahun 2011. Para karyawan BPKS yang dipanggil diantaranya RE, T.HK, FA, LD, RM, Mai, IF, Mas, War, Juf, T.Yun, T.AK, Met, KS, SR, Sus, Mau, KM, Zuh dan Fai.
Seperti diketahui pembangunan dermaga bongkar-muat CT-3 anggaran 2006-2011 KPK, berhasil membongkar kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.313.345.743.535,19, dengan melibatkan banyak pihak baik karyawan BPKS, rekanan dan lainnya.
Korupsi tersebut dananya mengalir ke sejumlah penerima, menurut kabar yang menerima dana tersebut antara lain Ruslan Abdul Gani Rp.100 juta yang bersangkutan telah divonis, Zulkarnaen Nyak Abbas Rp.100 juta, dan Ananta Sofwan Rp.977.729.000.
Kemudian PT.NK Rp.44.681.053.100, PT.TS Rp.49.908.196.378, PT BPA Rp6.14.304.427.332,53, PT.SBP. sebesar Rp1.757.437.767,45. Jumlah korupsi yang menggemparkan itu belum lagi, yang mengalir kepihak lainnyan yang ikut mencicipi, dengan nilai mencapai Rp.129.543.116,32.
Kini masyarakat Sabang menaruh harapan kepada manajemen BPKS yang baru, kiranya karyawan yang bermoral jelek, tersandung kasus korupsi dan tidak displin agar disingkirkan dari lembaga nasional itu. Sudah cukup kasus-kasus yang bergulir dan telah mengalami kerugian negara beserta terhambatnya pembangunan kawasan Sabang (Jalal).
