BANNER IKLAN

Taqwallah Lepas Dari Jeratan Hukum Komisi Pemberantas Korupsi RI

  • Bagikan

example banner

 219 total views,  1 views today

example banner

Pemeriksaan yang dilakukan KPK RI terhadap dua pejabat dr. Taqwallah dan Ir. Junaidi, harus benar-benar transfaran, agar rakyat Aceh menilai KPK RI bekerja menegakkan supremasi hukum benar-benar berjalan sesuai Rule of Law-nya.

Laporan | Syawaluddin

BANDA ACEH (MA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, dr. Taqwallah sudah menjalani pemeriksaan terkait pengadaan pembelian Kapal Aceh Hebat yang diduga terjadi kerugian negara lepas dari jeratan hukum pemeriksaan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Ri di Banda Aceh.

Dan saat ini sudah kembali bekerja seperti biasa menjalankan rutinitasnya sebagai Sekda. Selain Taqwallah ada Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Aceh, Ir. Junaidi yang juga menjalani pemeriksaan oleh lembaga Rasuah tersebut.

Pun begitu, hingga berita ini dilansir belum mendapat konfirmasi tentang Ir. Junaidi, apakah kembali bertugas sebagai Kadis Perhubungan atau sebaliknya menjadi pesakitan dalam cengkraman hukum KPK RI. Masih menjadi tanda tanya.

Dua pejabat teras di Provinsi Aceh yang tersandung dugaan kasus pengadaan pembelian Kapal Aceh Hebat tersebut mendapat tanggapan serius dari Civitas Akademisi Unaya yang juga Pemerhati Pemerintahan; Usman Lamreung, begini katanya.

Pemeriksaan yang dilakukan KPK RI terhadap dua pejabat dr. Taqwallah dan Ir. Junaidi, harus benar-benar transfaran, agar rakyat Aceh menilai KPK RI bekerja menegakkan supremasi hukum benar-benar berjalan sesuai Rule of Law-nya.

“KPK RI di Aceh saat harus benar-benar menegakkan supremasi hukum dan aturan sesuai Rule of Law-nya. Kredibilitas lembaga rasuah itu kini diuji kinerjanya,” tegas Usman. Pada mediaaceh.co.id. Rabu, 9 Juni 2021 di Banda Aceh.

Dengan demikian proses penyidikan yang dilakukan KPK, terkait dengan masalah dugaan kasus korupsi Kapal Hebat, belum ada penindakan ke tahap penentuan tersangka dan penahanan.

Artinya kasus pengadaan kapal hebat masih tahap penyidikan, pastinya KPK akan panggil para pihak yang dianggap terlibat dalam pronyek tersebut, yang pada akhirnya akan ada penentuan apakah lanjut ke penindakan atau sampai di penyidikan saja.

“Maka kami sebagai masyarakat Aceh, meminta pada KPK trasparansi dan terbuka memberikan keterangan dan tangapannya terkait pemanggilan para pejabat teras pemerintah Aceh, agar kegaduhan publik Aceh dalam dua hari terakhir terjawab,” katanya.

Sudah semestinya KPK memberikan keterangan pada publik Aceh, biar jelas apakah para oknum pejabat pemerintah Aceh terindikasi korupsi atau tidak, atas skandal kasus pengadaan Kapal Hebat, sampai saat ini Rakyat Aceh masih simpang siur informasi, dan terjadi kegaduhan akibat ketidakjelasan kabar dalam pemanggilan pejabat Aceh, KPK harus memberikan keterangan yang jelas pada publik Aceh

Dengan diberikan keterangan secara terbuka dan trasparan oleh KPK, publik tidak lagi berasumsi, tidak lagi berprasangka dan menduga-duga pada pemerintah Aceh. Kalau ada indikasi korupsi di sampaikan pada rakyat Aceh dengan terbuka tanpa ditutupi.

“Kami rakyat Aceh sangat mendukung penyidikan sampai penindakan dan penetapan tersangka oleh KPK, yang bersalah dan indikasi korupsi harus mempertanggungjawabkan secara hukum,” Pintanya.

Namun rakyat Aceh juga tidak berlama-lama dalam kegaduhan ini, kami mendesak kepada KPK dalam penyidikan kasus korupsi di Aceh, khususnya terkait dengan pemanggilan para pejabat untuk dimintai keterangan, harus terbuka, dan transparan.

Ini Dia Jejak Digital dr. Taqwallah

Dari jejak digital yang ada dr Taqwallah merupakan satu dari tiga nama calon sekda yang diusul Plt Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, MT, yang bolak balik diperiksa KPK.

Saat itu Taqwallah diperiksa KPK sebagai saksi OTT KPK Irwandi Yusuf, 3 Juli 2018 terkait dugaan korupsi dana DOKA 2018.

Taqwallah diperiksa karena tugasnya sebagai wakil ketua penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh dan pengawasan pengadaan.
Berikut jejak Digital Taqwallah berurusan dengan KPK;

3 Juli 2018

Taqwallah diperiksa terkait tugasnya sebagai wakil ketua penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh dan pengawasan pengadaan. KPK mendalami pengetahuan dan perannya dalam penganggaran dan pengadaan proyek yang dianggarkan dalam DOKA 2018.

26 Juli 2018

Taqwallah bersama 18 saksi lainnya diperiksa KPK terkait fee sejumlah proyek yang berasal dari DOKA 2018.

31 Juli 2018

Taqwa kembali diperiksa KPK Sebagai asisten II Setda Aceh, anggota TAPA dan Ketua P2K Otsus Aceh terkait DOKA dan Otsus Aceh tahun 2018.

13 Agustus 2018

dr. Taqwallah diperiksa Dirkrimsus Polda Aceh terkait kasus dugaan suap ijon proyek DOKA 2018, ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

11 Januari 2021

Taqwalah melantik Syudirman Arianto, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Muara Situlen-
Gelombang di Aceh Tenggara (Agara) dengan anggaran Rp11,6 miliar. la dilantik oleh Sekda Aceh untuk menduduki jabatan Kasubbag Tata Usaha pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas PUPR Aceh. [*]

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *