“KPK RI di Aceh saat harus benar-benar menegakkan supremasi hukum dan aturan sesuai Rule of Law-nya. Kredibilitas lembaga rasuah itu kini diuji kinerjanya,” tegas Usman. Pada mediaaceh.co.id. Rabu, 9 Juni 2021 di Banda Aceh.
Dengan demikian proses penyidikan yang dilakukan KPK, terkait dengan masalah dugaan kasus korupsi Kapal Hebat, belum ada penindakan ke tahap penentuan tersangka dan penahanan.
Artinya kasus pengadaan kapal hebat masih tahap penyidikan, pastinya KPK akan panggil para pihak yang dianggap terlibat dalam pronyek tersebut, yang pada akhirnya akan ada penentuan apakah lanjut ke penindakan atau sampai di penyidikan saja.
“Maka kami sebagai masyarakat Aceh, meminta pada KPK trasparansi dan terbuka memberikan keterangan dan tangapannya terkait pemanggilan para pejabat teras pemerintah Aceh, agar kegaduhan publik Aceh dalam dua hari terakhir terjawab,” katanya.
Sudah semestinya KPK memberikan keterangan pada publik Aceh, biar jelas apakah para oknum pejabat pemerintah Aceh terindikasi korupsi atau tidak, atas skandal kasus pengadaan Kapal Hebat, sampai saat ini Rakyat Aceh masih simpang siur informasi, dan terjadi kegaduhan akibat ketidakjelasan kabar dalam pemanggilan pejabat Aceh, KPK harus memberikan keterangan yang jelas pada publik Aceh
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
