Bagi pihak lain yang bukan “penyetia” tetapi lebih objektif dan rasional, menginginkan agar peran DPRK Aceh Selatan lebih agresif dan berani menciptakan sejarah baru.
Menurut mereka, tanpa langkah extrem, bisa memudarkan loyalitas birokrasi dalam jangka panjang (paling tidak sampai berakhirnya periodesasi).
Dinas-dinas terkait, misalnya mungkin akan bersikap ragu-ragu dalam mengeksekusi proyek karena ketidakpastian siapa yang akan memimpin ke depan.
Hal ini sering menyebabkan penyerapan anggaran yang lambat dan kualitas pekerjaan infrastruktur yang meragukan.
Saat ini pun, terlihat adanya pengurasan energi pemerintah daerah terhadap fokus hukum yang bersifat sanksi administrasi yang bisa menyebabkan terjadinya krisis manajemen dan pengawasan lapangan bagi proyek infrastruktur menjadi lemah.
Belum lagi soal penanganan banjir dan normalisasi sungai mungkin tetap berjalan namun hanya bersifat darurat (reaktif), bukan solusi permanen jangka panjang.
Dari sebagian analisis di atas, secara keseluruhan memperlihatkan ketidakstabilan posisi H. Mirwan MS. Bisa jadi antara sanksi yang lebih berat dan harapan agar H. Mirwan MS kembali adalah dua hal yang “diperebutkan” dan saling mempengaruhi situasi politik di daerah ini.***.
