OPINI  

Situasi Politik Aceh Selatan :  Antara Sanksi dan Harapan Kembali

Kaitannya dengan kemarahan Gubernur Aceh  Muzakir Manaf (Mualem)  terhadap H. Mirwan MS menciptakan jarak administratif antara Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Provinsi Aceh.

Hal itu, bisa menyulitkan lobi-lobi anggaran untuk proyek infrastruktur provinsi yang akan dialokasikan di Aceh Selatan.

Kehilangan jalur partai yang diakibatkan oleh pemecatan dari Ketua Partai Gerindra (partai yang saat ini memegang pimpinan nasional melalui Presiden Prabowo) di Aceh Selatan, membuat daerah ini  kehilangan “jalur ekspres” untuk melobi proyek strategis nasional (PSN) yang biasanya bisa diperjuangkan melalui jalur struktural partai di pusat.

BACA JUGA...  Anang Iskandar: Ganja Medis, Bagaimana di Indonesia

Terdapat resiko atas pemberhentian sementara dari jabatan bupati, sehingga sebagian  analisis menyebut resiko  “lame duck” (kepemimpinan lemah) yang dijalankan H. Mirwan MS.

Kalaupun saat ini, H. Mirwan MS dalam status “skorsing” dan saat bersamaan mengikuti pelatihan (up grade pengetahuan leadership), tetapi tetap  berada dalam posisi lame duck atau pemimpin yang sudah kehilangan pengaruh sebelum masa jabatannya benar-benar berakhir.

BACA JUGA...  Rotasi Pejabat, Publik Menunggu Bukti Kinerja

Di saat kritis ini, dari pedalaman Aceh Selatan yang “loyalis” tetap menyuarakan agar H. Mirwan MS segera kembali di tengah-tengah masyarakat.