Sekretaris KAHMI Soroti Huntara Tak Sesuai Spesifikasi, DPRK Bentuk Pansus

TAKENGON | MA — Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah menuai sorotan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta untuk lebih selektif dalam memilih vendor pelaksana, agar kualitas bangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sekretaris KAHMI Aceh Tengah, Iskandar Roby, SH, yang juga mantan Ketua HMI Cabang Takengon, menyayangkan kondisi huntara yang dinilai tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, sarana pendukung seperti air bersih, penerangan, dan fasilitas dasar lainnya juga dinilai belum memadai.

“Masyarakat yang terdampak bencana hidupnya sudah sulit, jangan ditambah lagi dengan kondisi hunian yang tidak layak,” ujar Iskandar Roby kepada media ini, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan bahwa pihak-pihak terkait, seperti BNPB, BPBD, serta dinas teknis lainnya harus mengedepankan tanggung jawab moral dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Menurutnya, jika hal ini diabaikan, maka akan memicu ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat terdampak.

Iskandar juga menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam pendataan penerima bantuan. Ia menyebut masih ada warga terdampak yang belum terdata, sementara pihak yang tidak berhak justru tercatat sebagai penerima.