PENILAIAN MANUSIAWI, TANPA TEKANAN
DALAM kondisi darurat, asesmen tidak lagi menjadi alat tekanan. Penilaian difokuskan pada; kehadiran, rasa aman, dan kenyamanan peserta didik.
Asesmen dilakukan secara sederhana dan fleksibel, baik formatif maupun sumatif. Sekolah tidak diwajibkan menuntaskan seluruh capaian pembelajaran sebagai syarat kenaikan kelas atau kelulusan.
Kriteria kelulusan ditetapkan oleh sekolah masing-masing, dengan bentuk asesmen yang bisa kelulusan; portofolio, penugasan, tes tertulis sederhana, atau kegiatan lain yang relevan. Tidak ada kewajiban menyelenggarakan ujian khusus.
DISPENSASI SEBAGAI BENTUK KEMANUSIAAN
DINAS Pendidikan juga secara eksplisit membuka ruang dispensasi luas bagi peserta didik terdampak, antara lain; dispensasi kehadiran,
toleransi keterlambatan tugas tanpa sanksi, penyesuaian metode belajar bagi anak yang trauma atau sakit, pendekatan khusus bagi anak yang kehilangan keluarga, rumah, atau perlengkapan sekolah.
Sekolah diminta mengedepankan pendekatan empatik, bukan administratif.
PERAN PENGAWAS DAN HARAPAN NEGARA
DALAM kebijakan tersebut, pengawas sekolah dan penilik diarahkan melakukan pendampingan secara persuasif dan solutif, bukan represif. Sekolah juga diminta aktif mendata kondisi siswa dan sarana prasarana sebagai dasar pemulihan pendidikan.
