Namun, vonis terhadap Z dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Juli 2024, yang hingga kini diduga belum diajukan banding oleh Kejari Bireuen.
“Kejari harus segera mengambil langkah tegas terkait vonis bebas Z. Publik menuntut keadilan karena keputusan tersebut menimbulkan kontroversi,” kata Fauzan.
Ia juga mempertanyakan mengapa hanya tiga orang tersebut yang dijadikan tersangka, padahal keputusan penyertaan modal tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan pihak lain.
“Sulit membayangkan penyertaan modal sebesar itu tanpa adanya peran mantan Bupati, Sekda, dan DPRK. Jika benar mereka terlibat, hukum harus ditegakkan,” tambahnya.
Fauzan meminta Kepala Kejari Bireuen, Munawal Hadi, untuk memprioritaskan penuntasan kasus BPRS sebelum masa jabatannya berakhir. SAPA menegaskan bahwa tidak boleh mengulur-ulur penyelesaian kasus.
“Ini adalah ujian keadilan dan integritas hukum di Bireuen. Kejari harus menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua tanpa diskriminasi. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas Fauzan.
SAPA memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga selesai, demi memastikan semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
